Skandal Pengadaan: Ketika Harapan Tumbuh di Tengah Bayang-Bayang Nepotisme

Nepotisme dan Kolusi: Ancaman Nyata dalam Sistem Pengadaan

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dirilis pada Januari 2025 melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 mencatat bahwa sebanyak 71% tindakan nepotisme meningkat drastis dan 9% responden menyatakan pemenang pengadaan seringkali memiliki hubungan dekat dengan penyelenggara negara. Ini adalah sinyal serius atas masih rapuhnya integritas dalam sistem pengadaan di Indonesia. Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi efisiensi anggaran, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses pengadaan yang seharusnya adil dan transparan.

Apa Kata Literatur?

Dalam Routledge Handbook of Public Procurement Corruption (2024) yang disunting oleh Sope Williams dan Jessica Tillipman, nepotisme dan kolusi dikategorikan sebagai bentuk korupsi struktural yang sangat sulit diberantas hanya dengan pendekatan hukum semata. Buku ini menjelaskan bahwa praktik-praktik tersebut seringkali dilanggengkan oleh norma informal, jaringan kekuasaan, serta kurangnya mekanisme kontrol internal yang efektif.

Salah satu bab penting dalam buku ini, "Concepts in Corruption," menyebutkan bahwa kolusi kerap kali dibungkus dalam bentuk legal formalitas seperti seleksi terbuka, namun sesungguhnya sudah diarahkan untuk memenangkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan penyelenggara. Ini disebut sebagai bentuk korupsi tersembunyi yang justru lebih berbahaya karena sulit dibuktikan secara hukum namun dampaknya sangat luas.

Mengapa Ini Terjadi?

Buku tersebut juga menyoroti beberapa faktor utama yang membuat nepotisme dan kolusi terus terjadi:

  • Ketidakseimbangan kekuasaan antara penyelenggara dan peserta tender. Ini merujuk pada situasi di mana penyelenggara pengadaan memiliki kendali penuh atas proses dan keputusan, sementara peserta tender berada dalam posisi yang jauh lebih lemah. Ketidakseimbangan ini terjadi karena informasi, akses, dan pengaruh sepenuhnya dimonopoli oleh penyelenggara. Peserta tender sering tidak mengetahui kriteria teknis secara mendalam, tidak memiliki ruang untuk menyuarakan keberatan, dan tidak jarang harus tunduk pada keputusan yang telah diarahkan sejak awal. Hal ini menciptakan suasana kompetisi yang semu dan membuka celah besar bagi praktik-praktik tidak adil seperti kolusi dan nepotisme.

  • Kurangnya transparansi dalam evaluasi dan pengambilan keputusan.

  • Tidak optimalnya pengawasan oleh lembaga internal maupun eksternal.

  • Adanya insentif politik atau ekonomi yang membuat integritas proses menjadi tawar-menawar.

Solusi yang Didorong oleh Pakar

Para penulis dalam Routledge Handbook merekomendasikan pendekatan multi-level untuk memerangi korupsi dalam pengadaan. Di antaranya adalah:

  • Reformasi kelembagaan yang memperkuat otonomi dan kapasitas unit pengadaan.

  • Penggunaan teknologi digital yang memungkinkan audit otomatis dan keterbukaan data.

  • Pelibatan masyarakat sipil dan media untuk menciptakan tekanan sosial terhadap praktik menyimpang.

Refleksi untuk Indonesia

Meningkatnya angka nepotisme dalam pengadaan menandakan bahwa reformasi belum menyentuh akar permasalahan. Pendekatan berbasis hukum perlu dilengkapi dengan perbaikan budaya organisasi, insentif perilaku jujur, dan sistem transparansi digital yang meminimalkan ruang negosiasi informal.

Dengan belajar dari pendekatan global dan memperkuat kapasitas internal institusi, Indonesia dapat menekan dominasi praktik kolutif yang merusak efisiensi dan keadilan dalam sistem pengadaan.

Penutup

Nepotisme dan kolusi bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan tata kelola yang bersih. Buku Routledge Handbook of Public Procurement Corruption memberi kita pemahaman bahwa solusi atas masalah ini tidak sederhana, namun bisa dicapai dengan reformasi menyeluruh, keterbukaan, dan kemauan politik yang kuat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketika Kontrol Internal Jadi "Tembok Besar": Mengapa Banyak Organisasi Tumbuh Lambat Karena Terlalu Sibuk Mengunci Pintu

Di banyak organisasi Indonesia hari ini, kontrol internal telah menjelma bukan lagi sebagai sistem perlindungan, melainkan sebagai tembok besar yang justru menghalangi kecepatan, kreativitas, dan pertumbuhan bisnis. Kita menyaksikan organisasi yang begitu bangga dengan SOP yang tebalnya melebihi skripsi, formulir otorisasi yang butuh lebih banyak tanda tangan daripada surat presiden, dan audit internal yang dilakukan dengan semangat seperti penyidikan pidana. Pertanyaannya: apakah bisnisnya makin sehat? Atau justru makin stagnan? Paradoks "Semakin Ketat, Semakin Lambat" Dalam studi berjudul "Going Too Far Is as Bad as Not Going Far Enough" ditemukan hubungan berbentuk U-terbalik antara kualitas kontrol internal dan efisiensi operasional perusahaan. Singkatnya, semakin ketat kontrol internal diterapkan, produktivitas memang naik… sampai titik tertentu. Setelah itu? Justru menurun. Mengapa? Karena kontrol yang berlebihan: Mengalihkan fokus manajemen dari strate...
Read more »

Ketika Pengawasan Membunuh Inisiatif: Menelisik Kelambanan Keputusan dalam Organisasi Yayasan

Di tengah tuntutan dunia yang serba cepat dan kompetitif, organisasi berbadan hukum yayasan di Indonesia masih menghadapi persoalan klasik: pengambilan keputusan yang lamban dan tidak adaptif . Tak sedikit pelaksana di level operasional merasa seperti ‘perpanjangan tangan’ pengurus, bukan sebagai pengambil keputusan strategis harian. Mengapa fenomena ini terus terjadi dan bagaimana seharusnya organisasi merespons? Yayasan: Idealitas dan Realitas Secara normatif, menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, struktur pengelolaan yayasan terdiri dari tiga organ: Pembina, Pengurus, dan Pengawas . Pembina bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus menjalankan operasional, dan pengawas melakukan pengawasan. Namun, dalam praktiknya, fungsi ini sering tidak dijalankan secara efektif. Pengurus acap kali mengambil peran terlalu dominan—hingga ke hal-hal teknis operasional—sehingga menggerus peran pelaksana yang seharusnya lebih dinamis. Pelaksana (biasanya direktur uni...
Read more »

Ketika Nilai Kesopanan Hanya Jadi Slogan: Mengurai Fenomena Pimpinan Kasar di Organisasi

Di banyak organisasi di Indonesia, nilai kesopanan selalu dijadikan pilar budaya. Dalam dokumen visi-misi, code of conduct , hingga pidato pimpinan, kata-kata seperti "saling menghormati", "komunikasi santun", dan "budaya luhur" begitu sering terdengar. Namun, ironisnya, di balik tembok ruang rapat, realitas yang dijumpai bawahan justru sebaliknya: pimpinan yang marah-marah, berkata kasar, merendahkan, bahkan mempermalukan orang secara terbuka. Fenomena ini bukan sekadar soal "gaya komunikasi". Ini adalah bentuk nyata dari kontradiksi antara nilai yang diusung organisasi dengan perilaku elitnya. dalam bukunya The No Asshole Rule . Sutton tidak sekadar membuat argumen moral bahwa perilaku kasar itu salah, tetapi ia membawa data, studi kasus nyata, dan logika bisnis yang kuat: membiarkan "assholes" berkuasa dalam organisasi itu merugikan dari segala sisi—moral, psikologis, maupun finansial. Ia mencatat bagaimana satu pimpinan toksik dap...
Read more »