Kekuatan Militer di Posisi Sipil: Ujian Tata Kelola dan Tanggung Jawab ESG dalam Organisasi

Pengesahan Undang-Undang yang memperluas peran militer di posisi sipil dalam pemerintahan Indonesia pada Maret 2025 menjadi sorotan tajam, tidak hanya dari kalangan aktivis demokrasi, tetapi juga dari dunia usaha. Di tengah dinamika politik dan keamanan nasional, organisasi — baik sektor publik maupun swasta — dihadapkan pada realitas baru dalam lanskap tata kelola dan manajemen risiko. Perubahan struktur kekuasaan dan potensi intervensi militer dalam ranah sipil mengharuskan organisasi untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta tanggung jawab ESG (Environmental, Social, Governance).

Risiko Tata Kelola dalam Bayang-Bayang Militerisasi

Pergeseran peran militer ke posisi strategis sipil menimbulkan potensi risiko governance dalam organisasi. Kekhawatiran muncul mengenai potensi:

  1. Intervensi Politik: Independensi lembaga negara maupun korporasi dapat terancam jika pengambilan keputusan strategis didasarkan pada kepentingan kekuasaan, bukan pada prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.
  2. Minimnya Transparansi: Budaya birokrasi militer yang hierarkis dan tertutup bisa menghambat akuntabilitas publik, terutama dalam pengelolaan anggaran, proyek strategis, dan hubungan dengan pemangku kepentingan.
  3. Kelemahan Checks and Balances: Ketika aktor militer menjabat di posisi sipil tanpa mekanisme pengawasan sipil yang kuat, risiko penyalahgunaan kewenangan meningkat.

Organisasi harus mulai memetakan kemungkinan dampak sistemik dari kebijakan ini terhadap tata kelola internal. Risiko dapat muncul dalam bentuk keputusan strategis yang tidak partisipatif, budaya organisasi yang kaku, hingga krisis kepercayaan dari publik dan investor.

Governance sebagai Pilar ESG: Lebih Relevan dari Sebelumnya

Komponen “G” dalam ESG kini menjadi fokus utama. Governance bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi mencakup integritas sistem pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas yang konsisten. Dalam konteks meningkatnya peran militer di pemerintahan, perusahaan dituntut untuk:

  • Menguatkan struktur dewan dan pengawasan internal: Termasuk memastikan bahwa keputusan manajerial tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal berbau politis.
  • Menjaga independensi pengambilan keputusan: Terutama dalam sektor-sektor strategis yang berisiko mendapat intervensi atau pengaruh kebijakan dari aktor non-sipil.
  • Meningkatkan pelaporan dan transparansi: Publik dan pemangku kepentingan membutuhkan keyakinan bahwa perusahaan tetap beroperasi dengan prinsip-prinsip etis dan profesional.

Manajemen Risiko di Era Ketidakpastian Tata Kelola .

Organisasi perlu mengembangkan pendekatan proaktif dalam enterprise risk management (ERM) untuk mengantisipasi dampak dari perubahan kebijakan makro ini. Beberapa langkah penting:

  • Scenario planning dan stress testing untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan skenario ketidakstabilan regulasi dan dampaknya terhadap operasional.
  • Pemantauan regulasi dan advokasi kebijakan melalui asosiasi industri agar suara sektor bisnis tetap terwakili secara sehat.
  • Penguatan budaya etika dan integritas di seluruh tingkatan organisasi agar tidak larut dalam atmosfer tekanan politik.

Perubahan konstelasi kekuasaan nasional dengan semakin kuatnya peran militer di ranah sipil menjadi ujian nyata bagi tata kelola organisasi. Dalam lanskap ini, ESG bukan hanya jargon, tetapi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan organisasi. Dengan memperkuat pilar governance dan menjalankan manajemen risiko secara strategis, organisasi di Indonesia dapat tetap tangguh, adaptif, dan relevan di tengah arus perubahan politik yang dinamis dan kompleks.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketika Kontrol Internal Jadi "Tembok Besar": Mengapa Banyak Organisasi Tumbuh Lambat Karena Terlalu Sibuk Mengunci Pintu

Di banyak organisasi Indonesia hari ini, kontrol internal telah menjelma bukan lagi sebagai sistem perlindungan, melainkan sebagai tembok besar yang justru menghalangi kecepatan, kreativitas, dan pertumbuhan bisnis. Kita menyaksikan organisasi yang begitu bangga dengan SOP yang tebalnya melebihi skripsi, formulir otorisasi yang butuh lebih banyak tanda tangan daripada surat presiden, dan audit internal yang dilakukan dengan semangat seperti penyidikan pidana. Pertanyaannya: apakah bisnisnya makin sehat? Atau justru makin stagnan? Paradoks "Semakin Ketat, Semakin Lambat" Dalam studi berjudul "Going Too Far Is as Bad as Not Going Far Enough" ditemukan hubungan berbentuk U-terbalik antara kualitas kontrol internal dan efisiensi operasional perusahaan. Singkatnya, semakin ketat kontrol internal diterapkan, produktivitas memang naik… sampai titik tertentu. Setelah itu? Justru menurun. Mengapa? Karena kontrol yang berlebihan: Mengalihkan fokus manajemen dari strate...
Read more »

Ketika Pengawasan Membunuh Inisiatif: Menelisik Kelambanan Keputusan dalam Organisasi Yayasan

Di tengah tuntutan dunia yang serba cepat dan kompetitif, organisasi berbadan hukum yayasan di Indonesia masih menghadapi persoalan klasik: pengambilan keputusan yang lamban dan tidak adaptif . Tak sedikit pelaksana di level operasional merasa seperti ‘perpanjangan tangan’ pengurus, bukan sebagai pengambil keputusan strategis harian. Mengapa fenomena ini terus terjadi dan bagaimana seharusnya organisasi merespons? Yayasan: Idealitas dan Realitas Secara normatif, menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, struktur pengelolaan yayasan terdiri dari tiga organ: Pembina, Pengurus, dan Pengawas . Pembina bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus menjalankan operasional, dan pengawas melakukan pengawasan. Namun, dalam praktiknya, fungsi ini sering tidak dijalankan secara efektif. Pengurus acap kali mengambil peran terlalu dominan—hingga ke hal-hal teknis operasional—sehingga menggerus peran pelaksana yang seharusnya lebih dinamis. Pelaksana (biasanya direktur uni...
Read more »

Ketika Nilai Kesopanan Hanya Jadi Slogan: Mengurai Fenomena Pimpinan Kasar di Organisasi

Di banyak organisasi di Indonesia, nilai kesopanan selalu dijadikan pilar budaya. Dalam dokumen visi-misi, code of conduct , hingga pidato pimpinan, kata-kata seperti "saling menghormati", "komunikasi santun", dan "budaya luhur" begitu sering terdengar. Namun, ironisnya, di balik tembok ruang rapat, realitas yang dijumpai bawahan justru sebaliknya: pimpinan yang marah-marah, berkata kasar, merendahkan, bahkan mempermalukan orang secara terbuka. Fenomena ini bukan sekadar soal "gaya komunikasi". Ini adalah bentuk nyata dari kontradiksi antara nilai yang diusung organisasi dengan perilaku elitnya. dalam bukunya The No Asshole Rule . Sutton tidak sekadar membuat argumen moral bahwa perilaku kasar itu salah, tetapi ia membawa data, studi kasus nyata, dan logika bisnis yang kuat: membiarkan "assholes" berkuasa dalam organisasi itu merugikan dari segala sisi—moral, psikologis, maupun finansial. Ia mencatat bagaimana satu pimpinan toksik dap...
Read more »