Masa Depan Profesi Procurement di Indonesia: Menjawab Tantangan Digital dan Keberlanjutan

Profesi procurement atau pengadaan barang dan jasa tengah mengalami transformasi besar, baik secara global maupun di Indonesia. Dulu dipandang sebagai fungsi administratif semata, kini procurement menjadi garda depan dalam menciptakan nilai strategis bagi perusahaan—melalui efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan. Bagaimana tren ini berkembang, dan apa yang perlu dipersiapkan oleh profesional procurement di Indonesia?

1. Peran Strategis Procurement dalam Menciptakan Nilai Bisnis

Menurut laporan Deloitte Global Chief Procurement Officer (CPO) Survey 2023, lebih dari 70% CPO global memprioritaskan cost optimization dan resilience sebagai tujuan utama pengadaan. Laporan tersebut juga mencatat bahwa procurement kini tidak hanya fokus pada efisiensi biaya, tetapi juga pada kontribusi terhadap strategi jangka panjang, termasuk keberlanjutan dan mitigasi risiko rantai pasok.

Di Indonesia, transformasi serupa terjadi, khususnya di perusahaan multinasional dan BUMN. Divisi procurement mulai terlibat dalam perencanaan strategis, pemilihan vendor jangka panjang, dan kolaborasi lintas departemen untuk mendukung pencapaian ESG (Environmental, Social, and Governance) perusahaan.

2. Digitalisasi sebagai Penggerak Utama Transformasi

Digitalisasi procurement menjadi tren utama yang mempercepat efisiensi dan transparansi. Dalam laporan Deloitte Indonesia 2022: The Future of Procurement, disorot bahwa adopsi sistem e-procurement dan spend analytics berbasis teknologi telah membantu perusahaan mengurangi waktu proses pengadaan dan meningkatkan kontrol atas pengeluaran.

Sementara itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga telah mengembangkan sistem e-Katalog dan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas di sektor publik. E-katalog versi 5.0 yang diluncurkan pada 2023 mendukung prinsip value for money, memperluas produk lokal, dan meningkatkan transparansi.

3. Kebutuhan Keterampilan Baru: Dari Admin ke Analis Strategis

Perubahan peran procurement mendorong kebutuhan kompetensi baru. Menurut Deloitte, profesional procurement masa depan harus memiliki keterampilan di bidang:

  • Analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data

  • Pemahaman ESG dan manajemen risiko rantai pasok

  • Kemampuan beradaptasi dengan platform digital dan AI tools

  • Kemampuan membangun kemitraan strategis dengan supplier

Sertifikasi seperti Certified Procurement Specialist kini mulai banyak diambil oleh profesional Indonesia untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing global.

4. Fokus pada Keberlanjutan dan Etika Pengadaan

Isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi bagian dari proses pengadaan. LKPP telah mendorong pengadaan barang/jasa yang memperhatikan aspek ramah lingkungan dan produk dalam negeri, sejalan dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021.

Sektor swasta juga semakin memperhatikan green procurement, terutama bagi perusahaan yang mengikuti standar ESG global atau memiliki target dekarbonisasi. Procurement menjadi penjaga gawang yang memastikan vendor dan bahan baku sesuai dengan kebijakan keberlanjutan perusahaan.

Kesimpulan: Profesi Procurement Tidak Lagi Sama

Dengan masuknya era digital dan tuntutan ESG, profesi procurement di Indonesia telah bertransformasi dari fungsi administratif menjadi enabler strategis. Profesional pengadaan masa depan perlu menguasai teknologi, data, dan prinsip keberlanjutan, sambil tetap menjunjung prinsip transparansi dan efisiensi.

Bagi individu yang ingin berkarier di bidang ini, investasi pada pelatihan, sertifikasi, dan pemahaman lintas disiplin menjadi langkah krusial.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketika Kontrol Internal Jadi "Tembok Besar": Mengapa Banyak Organisasi Tumbuh Lambat Karena Terlalu Sibuk Mengunci Pintu

Di banyak organisasi Indonesia hari ini, kontrol internal telah menjelma bukan lagi sebagai sistem perlindungan, melainkan sebagai tembok besar yang justru menghalangi kecepatan, kreativitas, dan pertumbuhan bisnis. Kita menyaksikan organisasi yang begitu bangga dengan SOP yang tebalnya melebihi skripsi, formulir otorisasi yang butuh lebih banyak tanda tangan daripada surat presiden, dan audit internal yang dilakukan dengan semangat seperti penyidikan pidana. Pertanyaannya: apakah bisnisnya makin sehat? Atau justru makin stagnan? Paradoks "Semakin Ketat, Semakin Lambat" Dalam studi berjudul "Going Too Far Is as Bad as Not Going Far Enough" ditemukan hubungan berbentuk U-terbalik antara kualitas kontrol internal dan efisiensi operasional perusahaan. Singkatnya, semakin ketat kontrol internal diterapkan, produktivitas memang naik… sampai titik tertentu. Setelah itu? Justru menurun. Mengapa? Karena kontrol yang berlebihan: Mengalihkan fokus manajemen dari strate...
Read more »

Ketika Pengawasan Membunuh Inisiatif: Menelisik Kelambanan Keputusan dalam Organisasi Yayasan

Di tengah tuntutan dunia yang serba cepat dan kompetitif, organisasi berbadan hukum yayasan di Indonesia masih menghadapi persoalan klasik: pengambilan keputusan yang lamban dan tidak adaptif . Tak sedikit pelaksana di level operasional merasa seperti ‘perpanjangan tangan’ pengurus, bukan sebagai pengambil keputusan strategis harian. Mengapa fenomena ini terus terjadi dan bagaimana seharusnya organisasi merespons? Yayasan: Idealitas dan Realitas Secara normatif, menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, struktur pengelolaan yayasan terdiri dari tiga organ: Pembina, Pengurus, dan Pengawas . Pembina bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus menjalankan operasional, dan pengawas melakukan pengawasan. Namun, dalam praktiknya, fungsi ini sering tidak dijalankan secara efektif. Pengurus acap kali mengambil peran terlalu dominan—hingga ke hal-hal teknis operasional—sehingga menggerus peran pelaksana yang seharusnya lebih dinamis. Pelaksana (biasanya direktur uni...
Read more »

Ketika Nilai Kesopanan Hanya Jadi Slogan: Mengurai Fenomena Pimpinan Kasar di Organisasi

Di banyak organisasi di Indonesia, nilai kesopanan selalu dijadikan pilar budaya. Dalam dokumen visi-misi, code of conduct , hingga pidato pimpinan, kata-kata seperti "saling menghormati", "komunikasi santun", dan "budaya luhur" begitu sering terdengar. Namun, ironisnya, di balik tembok ruang rapat, realitas yang dijumpai bawahan justru sebaliknya: pimpinan yang marah-marah, berkata kasar, merendahkan, bahkan mempermalukan orang secara terbuka. Fenomena ini bukan sekadar soal "gaya komunikasi". Ini adalah bentuk nyata dari kontradiksi antara nilai yang diusung organisasi dengan perilaku elitnya. dalam bukunya The No Asshole Rule . Sutton tidak sekadar membuat argumen moral bahwa perilaku kasar itu salah, tetapi ia membawa data, studi kasus nyata, dan logika bisnis yang kuat: membiarkan "assholes" berkuasa dalam organisasi itu merugikan dari segala sisi—moral, psikologis, maupun finansial. Ia mencatat bagaimana satu pimpinan toksik dap...
Read more »