Postingan

Masa Depan Profesi GRC di Indonesia: Pilar Etika, Ketahanan, dan Keberlanjutan Bisnis

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan teregulasi, profesi di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC) menjadi semakin krusial. Tidak lagi sekadar pengawas internal atau pelaksana aturan, para profesional GRC kini diposisikan sebagai penjaga integritas dan enabler strategi perusahaan . Di Indonesia, tren global, tekanan regulator, dan tuntutan publik akan transparansi telah mendorong transformasi besar dalam praktik dan kompetensi GRC. Apa saja perubahan yang terjadi, dan seperti apa masa depan profesi ini? GRC: Dari Fungsi Pendukung ke Mitra Strategis Selama bertahun-tahun, GRC sering kali dianggap sebagai fungsi administratif—berurusan dengan dokumen, audit, atau kepatuhan. Namun saat ini, profesi GRC bergerak ke arah yang lebih strategis. Menurut PwC Global Risk Survey 2023 , mayoritas organisasi kini melihat GRC sebagai elemen kunci dalam penciptaan nilai dan keberlangsungan bisnis. Risiko bisnis yang semakin kompleks—mulai dari keamanan siber, pencucian uang, hingg...

Masa Depan Profesi Procurement di Indonesia: Menjawab Tantangan Digital dan Keberlanjutan

Profesi procurement atau pengadaan barang dan jasa tengah mengalami transformasi besar, baik secara global maupun di Indonesia. Dulu dipandang sebagai fungsi administratif semata, kini procurement menjadi garda depan dalam menciptakan nilai strategis bagi perusahaan—melalui efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan. Bagaimana tren ini berkembang, dan apa yang perlu dipersiapkan oleh profesional procurement di Indonesia? 1. Peran Strategis Procurement dalam Menciptakan Nilai Bisnis Menurut laporan Deloitte Global Chief Procurement Officer (CPO) Survey 2023 , lebih dari 70% CPO global memprioritaskan cost optimization dan resilience sebagai tujuan utama pengadaan. Laporan tersebut juga mencatat bahwa procurement kini tidak hanya fokus pada efisiensi biaya, tetapi juga pada kontribusi terhadap strategi jangka panjang, termasuk keberlanjutan dan mitigasi risiko rantai pasok. Di Indonesia, transformasi serupa terjadi, khususnya di perusahaan multinasional dan BUMN. Divisi procurement mulai...

Politik Korporasi dan Tata Kelola di Indonesia

Di tingkat global, hubungan antara politik negara dan tata kelola perusahaan (corporate governance) semakin mendapat perhatian, terutama dalam konteks bagaimana kebijakan politik dapat membentuk struktur dan praktik governance di sektor bisnis. Salah satu karya penting yang membahas hubungan ini adalah buku "The Politics of Corporate Governance" (2006) oleh Aguilera dan Jackson. Buku ini menawarkan pandangan yang mendalam bahwa tata kelola perusahaan di suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pasar atau regulasi pasar semata, tetapi juga oleh konteks politik dan institusi yang ada dalam masyarakat. Pada artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut konsep tersebut, sekaligus menganalisis bagaimana dinamika politik di Indonesia memengaruhi governance perusahaan, terutama di sektor BUMN. Pengaruh Politik dalam Tata Kelola Perusahaan Dalam "The Politics of Corporate Governance" , Aguilera dan Jackson mengemukakan bahwa tata kelola perusahaan dipengaruhi oleh ...

Ketika Nilai Kesopanan Hanya Jadi Slogan: Mengurai Fenomena Pimpinan Kasar di Organisasi

Di banyak organisasi di Indonesia, nilai kesopanan selalu dijadikan pilar budaya. Dalam dokumen visi-misi, code of conduct , hingga pidato pimpinan, kata-kata seperti "saling menghormati", "komunikasi santun", dan "budaya luhur" begitu sering terdengar. Namun, ironisnya, di balik tembok ruang rapat, realitas yang dijumpai bawahan justru sebaliknya: pimpinan yang marah-marah, berkata kasar, merendahkan, bahkan mempermalukan orang secara terbuka. Fenomena ini bukan sekadar soal "gaya komunikasi". Ini adalah bentuk nyata dari kontradiksi antara nilai yang diusung organisasi dengan perilaku elitnya. dalam bukunya The No Asshole Rule . Sutton tidak sekadar membuat argumen moral bahwa perilaku kasar itu salah, tetapi ia membawa data, studi kasus nyata, dan logika bisnis yang kuat: membiarkan "assholes" berkuasa dalam organisasi itu merugikan dari segala sisi—moral, psikologis, maupun finansial. Ia mencatat bagaimana satu pimpinan toksik dap...

Ketika Pengawasan Membunuh Inisiatif: Menelisik Kelambanan Keputusan dalam Organisasi Yayasan

Di tengah tuntutan dunia yang serba cepat dan kompetitif, organisasi berbadan hukum yayasan di Indonesia masih menghadapi persoalan klasik: pengambilan keputusan yang lamban dan tidak adaptif . Tak sedikit pelaksana di level operasional merasa seperti ‘perpanjangan tangan’ pengurus, bukan sebagai pengambil keputusan strategis harian. Mengapa fenomena ini terus terjadi dan bagaimana seharusnya organisasi merespons? Yayasan: Idealitas dan Realitas Secara normatif, menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, struktur pengelolaan yayasan terdiri dari tiga organ: Pembina, Pengurus, dan Pengawas . Pembina bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus menjalankan operasional, dan pengawas melakukan pengawasan. Namun, dalam praktiknya, fungsi ini sering tidak dijalankan secara efektif. Pengurus acap kali mengambil peran terlalu dominan—hingga ke hal-hal teknis operasional—sehingga menggerus peran pelaksana yang seharusnya lebih dinamis. Pelaksana (biasanya direktur uni...

Ketika Kontrol Internal Jadi "Tembok Besar": Mengapa Banyak Organisasi Tumbuh Lambat Karena Terlalu Sibuk Mengunci Pintu

Di banyak organisasi Indonesia hari ini, kontrol internal telah menjelma bukan lagi sebagai sistem perlindungan, melainkan sebagai tembok besar yang justru menghalangi kecepatan, kreativitas, dan pertumbuhan bisnis. Kita menyaksikan organisasi yang begitu bangga dengan SOP yang tebalnya melebihi skripsi, formulir otorisasi yang butuh lebih banyak tanda tangan daripada surat presiden, dan audit internal yang dilakukan dengan semangat seperti penyidikan pidana. Pertanyaannya: apakah bisnisnya makin sehat? Atau justru makin stagnan? Paradoks "Semakin Ketat, Semakin Lambat" Dalam studi berjudul "Going Too Far Is as Bad as Not Going Far Enough" ditemukan hubungan berbentuk U-terbalik antara kualitas kontrol internal dan efisiensi operasional perusahaan. Singkatnya, semakin ketat kontrol internal diterapkan, produktivitas memang naik… sampai titik tertentu. Setelah itu? Justru menurun. Mengapa? Karena kontrol yang berlebihan: Mengalihkan fokus manajemen dari strate...

Kontrak Konstruksi dan Sengketanya: Kenapa Proyek Selalu Terjebak dalam Perselisihan?

Manajemen kontrak pengadaan adalah salah satu aspek krusial dalam proyek konstruksi, mengingat kompleksitas yang melibatkan berbagai pihak, tenggat waktu, serta risiko yang besar. Dalam konteks pengadaan konstruksi, kontrak yang kuat dan manajemen yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Buku Construction Contract Claims, Changes, and Dispute Resolution (2024) oleh Paul Levin memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana menangani klaim kontrak, perubahan dalam proyek, serta penyelesaian sengketa yang terjadi selama pelaksanaan kontrak. Dasar-Dasar Manajemen Kontrak dalam Konstruksi Dalam dunia konstruksi, kontrak adalah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat. Buku ini menyoroti bagaimana perubahan yang tidak terduga dalam proyek dapat menyebabkan perselisihan, yang seringkali berakar pada masalah seperti perubahan desain, keterlambatan pengiriman bahan, atau ku...