Sela Waktu Mengisi Tunggu

Di tengah tuntutan dunia yang serba cepat dan kompetitif, organisasi berbadan hukum yayasan di Indonesia masih menghadapi persoalan klasik: pengambilan keputusan yang lamban dan tidak adaptif . Tak sedikit pelaksana di level operasional merasa seperti ‘perpanjangan tangan’ pengurus, bukan sebagai pengambil keputusan strategis harian. Mengapa fenomena ini terus terjadi dan bagaimana seharusnya organisasi merespons? Yayasan: Idealitas dan Realitas Secara normatif, menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, struktur pengelolaan yayasan terdiri dari tiga organ: Pembina, Pengurus, dan Pengawas . Pembina bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus menjalankan operasional, dan pengawas melakukan pengawasan. Namun, dalam praktiknya, fungsi ini sering tidak dijalankan secara efektif. Pengurus acap kali mengambil peran terlalu dominan—hingga ke hal-hal teknis operasional—sehingga menggerus peran pelaksana yang seharusnya lebih dinamis. Pelaksana (biasanya direktur uni...

Di banyak organisasi Indonesia hari ini, kontrol internal telah menjelma bukan lagi sebagai sistem perlindungan, melainkan sebagai tembok besar yang justru menghalangi kecepatan, kreativitas, dan pertumbuhan bisnis. Kita menyaksikan organisasi yang begitu bangga dengan SOP yang tebalnya melebihi skripsi, formulir otorisasi yang butuh lebih banyak tanda tangan daripada surat presiden, dan audit internal yang dilakukan dengan semangat seperti penyidikan pidana. Pertanyaannya: apakah bisnisnya makin sehat? Atau justru makin stagnan? Paradoks "Semakin Ketat, Semakin Lambat" Dalam studi berjudul "Going Too Far Is as Bad as Not Going Far Enough" ditemukan hubungan berbentuk U-terbalik antara kualitas kontrol internal dan efisiensi operasional perusahaan. Singkatnya, semakin ketat kontrol internal diterapkan, produktivitas memang naik… sampai titik tertentu. Setelah itu? Justru menurun. Mengapa? Karena kontrol yang berlebihan: Mengalihkan fokus manajemen dari strate...

Manajemen kontrak pengadaan adalah salah satu aspek krusial dalam proyek konstruksi, mengingat kompleksitas yang melibatkan berbagai pihak, tenggat waktu, serta risiko yang besar. Dalam konteks pengadaan konstruksi, kontrak yang kuat dan manajemen yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Buku Construction Contract Claims, Changes, and Dispute Resolution (2024) oleh Paul Levin memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana menangani klaim kontrak, perubahan dalam proyek, serta penyelesaian sengketa yang terjadi selama pelaksanaan kontrak. Dasar-Dasar Manajemen Kontrak dalam Konstruksi Dalam dunia konstruksi, kontrak adalah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat. Buku ini menyoroti bagaimana perubahan yang tidak terduga dalam proyek dapat menyebabkan perselisihan, yang seringkali berakar pada masalah seperti perubahan desain, keterlambatan pengiriman bahan, atau ku...

Ketika Efisiensi Bertemu Tantangan Etika Di tengah tekanan kompetisi global dan ekspektasi stakeholder yang terus berkembang, perusahaan swasta kini tak lagi bisa bergantung pada proses pengadaan konvensional. Di sinilah Procurement 4.0 hadir: sebuah transformasi radikal yang menjanjikan efisiensi tinggi melalui digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan (AI). Moritz Brueckner dalam bukunya Procurement 4.0: A Survival Guide in a Digital, Disruptive World menjelaskan bahwa sektor swasta menghadapi tantangan unik: bagaimana mengintegrasikan teknologi canggih sambil menjaga kecepatan, akurasi, dan etika bisnis dalam pengadaan barang dan jasa. Karena berbeda dengan sektor publik, pengadaan di dunia korporasi tidak selalu diawasi secara ketat oleh hukum negara, tetapi tetap rentan terhadap konflik kepentingan, nepotisme internal, dan pengambilan keputusan yang tidak objektif. Digitalisasi: Antara Efisiensi dan Pengawasan Brueckner menyoroti bahwa digitalisasi membawa banyak keun...

Nepotisme dan Kolusi: Ancaman Nyata dalam Sistem Pengadaan Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dirilis pada Januari 2025 melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 mencatat bahwa sebanyak 71% tindakan nepotisme meningkat drastis dan 9% responden menyatakan pemenang pengadaan seringkali memiliki hubungan dekat dengan penyelenggara negara. Ini adalah sinyal serius atas masih rapuhnya integritas dalam sistem pengadaan di Indonesia. Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi efisiensi anggaran, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses pengadaan yang seharusnya adil dan transparan. Apa Kata Literatur? Dalam Routledge Handbook of Public Procurement Corruption (2024) yang disunting oleh Sope Williams dan Jessica Tillipman, nepotisme dan kolusi dikategorikan sebagai bentuk korupsi struktural yang sangat sulit diberantas hanya dengan pendekatan hukum semata. Buku ini menjelaskan bahwa praktik-praktik tersebut seringkali dilanggengkan oleh norm...

Kecerdasan Buatan (AI) telah merambah hampir semua sektor industri, termasuk dalam bidang pengadaan. Seiring dengan kemajuan teknologi, AI mulai memainkan peran penting dalam cara organisasi mengelola dan mengoptimalkan proses pengadaan mereka. Buku AI Agents Unleashed karya Prajkta Waditwar memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana AI, khususnya agen AI (AI agents), mengubah cara pengadaan dilakukan dan bagaimana teknologi ini dapat menjadi game-changer di masa depan. Apa Itu Agen AI dalam Pengadaan? Agen AI, menurut Waditwar, adalah sistem cerdas yang dapat beroperasi secara mandiri dalam berbagai proses, termasuk pengadaan. Berbeda dengan sistem AI konvensional yang hanya memberi rekomendasi atau analisis data, agen AI dalam pengadaan bertindak sebagai entitas otonom yang tidak hanya menganalisis data, tetapi juga mengambil tindakan berdasarkan analisis tersebut. Agen AI ini dapat memprediksi kebutuhan pengadaan, memilih vendor terbaik, atau bahkan mengoptimalkan alur pengad...

Apa Itu AI dan Mengapa Penting dalam Pengadaan? Kecerdasan Buatan (AI) adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia. Dalam konteks pengadaan (procurement), AI dapat mempercepat proses, mengurangi kesalahan, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih cerdas berbasis data. AI digunakan dalam pengadaan untuk memproses data dalam jumlah besar, memeriksa ribuan penawaran dalam waktu singkat, menemukan pola pengeluaran, dan bahkan memprediksi kebutuhan barang di masa depan. Dengan penerapan AI, proses-proses tersebut dapat menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat. Harapan yang Diberikan AI dalam Pengadaan AI menawarkan harapan besar dalam dunia pengadaan. Beberapa harapan utama meliputi: Efisiensi: Mengurangi beban kerja manual yang memakan waktu dan memungkinkan fokus pada tugas yang lebih strategis. Akurasi: Mengurangi kesalahan yang sering terjadi akibat faktor manusia, seperti kesalahan dalam memilih vendor atau menghitung harga. ...

Kebijakan terbaru dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memberlakukan tarif sebesar 32% terhadap produk dari China, termasuk kendaraan listrik (EV), baterai, dan komponen elektronik, telah mengguncang lanskap perdagangan global. Dampak dari kebijakan ini tak hanya dirasakan oleh China dan AS, tetapi juga oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia yang tengah bertransformasi menjadi pusat industri hilirisasi dan logistik di kawasan Asia Tenggara. Artikel ini mengulas implikasi kebijakan tersebut terhadap praktik supply chain industri di Indonesia, dengan mengaitkan pada konsep Triple-A Supply Chain (Agility, Adaptability, Alignment) yang dikembangkan oleh Hau Lee. Dampak Langsung dan Tak Langsung terhadap Supply Chain Indonesia Relokasi Industri dan Strategi China+1 Dengan diberlakukannya tarif tinggi terhadap produk China, banyak produsen global dan Tiongkok mulai mencari negara alternatif untuk merelokasi sebagian operasionalnya — strategi yang dikenal dengan ...

Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Februari 2025 merupakan bagian dari langkah ambisius pemerintah Indonesia dalam merestrukturisasi tata kelola aset dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, di balik ambisi ini, timbul kontroversi tajam, terutama terkait pembatasan audit oleh lembaga pengawas independen seperti BPK dan KPK, serta keterlibatan langsung pejabat aktif KPK dalam struktur organisasi Danantara. Dalam konteks global, kasus ini memberikan ruang refleksi tentang bagaimana prinsip tata kelola berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) diterapkan secara nyata, dan bagaimana desain kelembagaan bisa memperkuat—atau melemahkan—akuntabilitas. Konteks Lokal: KPK, Danantara, dan Pembatasan Pengawasan Danantara dibentuk melalui revisi UU BUMN yang membuka jalan bagi pembentukan entitas pengelola aset BUMN secara lebih fleksibel. Namun, dalam proses ini muncul klausul kontroversial: Danantara tidak dapat diaudit secara l...

Pengesahan Undang-Undang yang memperluas peran militer di posisi sipil dalam pemerintahan Indonesia pada Maret 2025 menjadi sorotan tajam, tidak hanya dari kalangan aktivis demokrasi, tetapi juga dari dunia usaha. Di tengah dinamika politik dan keamanan nasional, organisasi — baik sektor publik maupun swasta — dihadapkan pada realitas baru dalam lanskap tata kelola dan manajemen risiko. Perubahan struktur kekuasaan dan potensi intervensi militer dalam ranah sipil mengharuskan organisasi untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta tanggung jawab ESG (Environmental, Social, Governance). Risiko Tata Kelola dalam Bayang-Bayang Militerisasi Pergeseran peran militer ke posisi strategis sipil menimbulkan potensi risiko governance dalam organisasi. Kekhawatiran muncul mengenai potensi: Intervensi Politik : Independensi lembaga negara maupun korporasi dapat terancam jika pengambilan keputusan strategis didasarkan pada kepentingan kekuasaan, bukan pada prinsip ...

 Era digital telah melahirkan berbagai bentuk inovasi di sektor keuangan, salah satunya adalah pertumbuhan pesat perusahaan financial technology (fintech). Di Indonesia, fenomena ini menjawab kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang lebih inklusif. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul pula sejumlah risiko sistemik, terutama risiko kredit dan reputasi. Banyak kasus gagal bayar, penagihan tidak etis, dan kebocoran data nasabah yang menyita perhatian publik. Situasi ini menyuguhkan pelajaran penting bagi organisasi lintas sektor dalam memperkuat sistem manajemen risiko dan tata kelola yang bertanggung jawab. Risiko Kredit: Ketika Inovasi Mengguncang Fundamentals Fintech mempermudah pemberian pinjaman melalui sistem pemeringkatan alternatif dan penilaian risiko berbasis AI atau big data. Namun, banyak platform justru melemahkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit: Kredit kepada borrower tanpa riwayat kredit jelas (thin file borrowers) meningkatkan risiko g...